VJ Weblog

Just another WordPress.com weblog

Paradigma Rakyat Dalam Pemilu 2009 September 22, 2008

Filed under: Politik — glencp @ 8:42 am

Persoalan politik selalu berubah sesuai dengan dinamika perkembangan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Politik selalu mengandung dua dimensi, yaitu upaya mempengaruhi atau merayu rakyat agar bersedia memberi dukungan suara (mencontreng??) dalam pemilu dan kerelaan, keihlasan atau kerendahan rakyat untuk memberikan suaranya saat pemilu berlangsung. Bagi elit politik, agar bisa menarik dukungan dari rakyat, mereka memberi janji atau argumentasi yang menyentuh hati rakyat, walaupun janji-janji itu hanya tinggal janji (omong kosong) tanpa ada realisasi sedikit pun. Satu-satunya pertimbangan mengapa rakyat bersedia memilih (mencontreng??) tanda gambar dalam pemilu adalah agar para elit politik bersedia membela, memperjuangkan dan memihak kepada rakyat kecil pada saat rakyat kecil memiliki problem kehidupan.

Pertanyaan yang pantas dikemukakan, apakah harapan rakyat dapat terpenuhi setelah rakyat memilih parpol dalam pemilu? Seberapa besar partai politik mampu memenuhi harapan rakyat? Benarkah janji-janji para elit parpol dapat direalisasikan setelah elit politik itu duduk dalam lingkungan kekuasaan?

Inilah beberapa pertanyaan yang pantas dijadikan pertimbangan rakyat sebelum mereka menjatuhkan pilihannya kepada salah satu partai politik, khususnya dalam menghadapi pemilu tahun 2009.

Dinamika Masyarakat

Pertanyaan di atas memang seharusnya disadari oleh rakyat sebelum menjatuhkan pilihannya terhadap salah satu partai politik, karena di tahun 2008 ini sudah pasti muncul dinamika, tantangan dan problem kehidupan yang sangat berat, rumit dan kompleks. Rakyat tidak akan mampu menghadapi sendiri tanpa bantuan atau pembelaan dari pihak atau komponen lain, seperti elit politik. Dengan demikian rakyat mutlak perlu bantuan, baik secara moral maupun materiil agar bisa tetap survive dalam menjalani beban kehidupan di masa mendatang.

Pemilu tahun 2009, rakyat tidak butuh lagi figur pemimpin dan wakil rakyat yang hanya bisa memberikan janji-janji palsu atau kemampuan retorika apologis. Rakyat butuh bantuan dan perjuangan yang nyata dan efektif untuk meringankan beban penderitaan kehidupan. Bahkan rakyat juga tidak begitu membutuhkan banyaknya aturan, norma, undang-undang yang muluk-muluk. Sebaik apa pun undang-undang kalau tidak diikuti dengan itikad baik (moral) dalam mengimplementasikannya maka undang-undang itu tidak akan berarti apa-apa bagi kehidupan rakyat.

Kaum buruh tidak akan puas hanya diberikan banyaknya aturan atau undang-undang yang mengatur tatacara kerja mereka. Yang dibutuhkan buruh adalah bagaimana upah minimum regional (UMR) bisa digunakan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok minimal dalam kehidupannya, dalam bekerja tidak mudah dibohongi atau ditipu oleh perusahaan dan diperlukan secara manusiawi sebagai layaknya manusia.

Para petani yang diharapkan bukan banyaknya jenis bibit dan pupuk yang beredar di pasaran, kebutuhan esensial petani adalah bagaimana para petani bisa menjual dengan mudah hasil pertaniannya dengan standar harga yang stabil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Walaupun jenis pupuk dan bibit banyak beredar di pasar tetapi kalau para petani kesulitan menjual hasil pertaniannya, kalaupun mudah menjual tetapi dengan harga yang sangat rendah maka harapan dan kebutuhan petani itu berarti tidak terpenuhi. Para nelayan tidak hanya mengharapkan banyaknya fasilitas untuk menangkap ikan di laut, justru yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana para nelayan itu tidak diganggu atau dimonopoli oleh sekelompok tertentu dalam menangkap ikan di laut. Para nelayan juga sangat membutuhkan kemudahan menjual hasil tangkapan itu dengan mudah dan harga yang sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupannya. Masyarakat yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau para pengangguran hanya membutuhkan satu hal, yaitu bagaimana mereka itu bisa bekerja dengan cepat sehingga mereka bisa menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tahun 2008 ini sudah mulai masuk era perdagangan bebas Asia (AFTA). Tahun ini rakyat “dipaksa” mampu melakukan kompetisi (persaingan) secara sehat, obyektif, jujur dan bertanggung jawab. Konsekuensi yang harus dipenuhi adalah rakyat harus memiliki keterampilan, etos kerja, semangat tinggi, tidak kenal lelah dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian tahun 2008 pantas disebut tahun beban sekaligus peluang untuk berkembang atau tenggelam bersama waktu. Artinya, siapa pun yang memiliki kualitas tinggi akan bertahan hidup; sebaliknya yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing akan kalah dan terpuruk. Salah satu untuk memberi support (dukungan) bisa dilakukan oleh para elit politik, para wakil rakyat yang duduk di dalam sistem struktur partai politik maupun struktur birokrasi pemerintahan, baik menjelang pemilu maupun pasca pemilu.

Paradigma Berpolitik

Istilah berpolitik mengandung maksud adanya kesediaan, kesiapan, kemauan, keikhlasan dan ketulusan rakyat dalam memilih (mencontreng??) partai politik dalam pemilu, khususnya pemilu tahun 2009 yang akan dilaksanakan tanggal 9 April. Pilihan rakyat terhadap partai politik akan sangat berpengaruh dalam

meringankan atau membantu penyelesaian berbagai problem yang dimiliki dalam kehidupan. Jangan sampai pilihan rakyat terhadap salah satu parpol malah memberatkan problem atau tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam kehidupan sosialnya.

Memilih partai harus partai yang benar-benar dapat membantu, memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan rakyat dalam artian bisa mensejahterakan rakyat setelah mereka duduk dalam jabatan struktur kekuasaan. Jika rakyat menganggap tidak ada satu pun yang pantas untuk dipilih, maka tidak bisa disalahkan bila rakyat mengambil keputusan untuk tidak memilih (mencontreng??) partai politik dalam pemilu tahun 2009 alias golput.

Pertimbangan utama dalam memilih partai politik bukan saatnya lagi berdasar pada alasan ideologis-normatif, yaitu hanya karena ada persamaan kelompok, organisasi, ideologi dan agama/keyakinan. Pertimbangan utama harus didasarkan pada alasan rasionalitas ekonomis pragmatis. Artinya, rakyat akan memilih hanya kepada partai politik yang benar-benar mampu menunjukkan kepada rakyat dengan kinerja nyata bahwa partai politik itu mampu membantu dan mensejahterakan rakyat. Kemampuan itu tidak cukup ditunjukkan dengan ucapan atau argumentasi apologis pada saat kampanye (menjelang pemilu) melainkan harus ditunjukkan dengan bantuan dan perjuangan nyata, baik menjelang pemilu maupun pasca pemilu selama lima tahun ke depan.

Rakyat jangan hanya memilih PDIP disebabkan karena figur Megawati seorang putri Bung Karno dan PDIP memiliki jargon membela wong cilik; warga NU juga jangan sampai memilih PKB karena pertimbangan PKB disebut-sebut partainya warga NU, rakyat Indonesia tidak tepat kalau memilih PPP hanya karena PPP itu berasaskan Islam. Begitu juga warga Muhammadiyah, tidak proporsional kalau mereka menjatuhkan pilihan politik PAN hanya karena alasan PAN dipimpin oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah (sekarang sudah berganti dengan Sutrisno Bachir yang lebih populis). Akan menyesal, bila rakyat memilih Partai Golkar disebabkan mereka pensiunan PNS (pegawai negeri sipil) atau TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Pertimbangan memilih salah satu partai politik dengan menggunakan landasan seperti itu jelas tidak akan mampu menyelesaikan problem penderitaan rakyat yang semakin hari semakin bertambah berat. Implikasi rakyat memilih dengan pertimbangan ideologis normatif juga akan berpengaruh pada kurang dewasanya partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan cenderung akan terjebak pada isu-isu tradisional yang hanya berakhir pada kebohongan elit politik kepada rakyat.

Kontrak Sosial-Politik

Menghadapi pemilu tahun 2009, rakyat harus berani dan bisa melakukan kontrak sosial politik dengan masing-masing elit politik. Sebelum pemilu berlangsung rakyat terlebih dahulu perlu menyusun rencana, daftar, program atau agenda problem yang harus diselesaikan atau diperjuangkan masing-masing partai politik setelah mereka berhasil menduduki jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Kontrak sosial-politik harus dibuat secara resmi, termasuk bentuk-bentuk sanksi bila partai politik itu mengkhianati kesepakatan yang disusun dalam naskah perjanjian atau kontrak sosial-politik. Silahkan masing-masing elemen rakyat menyusun kontrak sosial-politik sesuai dengan agenda problem yang dimiliki. Bisa jadi kontrak sosial-politik itu berbeda-beda sesuai dengan jenis profesi yang ada, seperti petani berbeda dengan nelayan, PNS berbeda dengan buruh, mahasiswa berbeda dengan kalangan birokrat atau pengusaha dan lain sebagainya. Partai manapun dan siapa pun tokohnya kalau mereka berani “teken” kontrak dan berjanji akan memperjuanhgkan sesuai dengan isi kontrak tersebut, itulah yang wajib dipilih (dicontreng??) dalam pemilu tahun 2009. Apa pun partainya dan siapa pun tokohnya bila tidak bersedia menandatangani kontrak sosial politik dengan rakyat maka rakyat harus mengucapkan “selamat tinggal” partai politik.

Paradigma seperti inilah yang pantas dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2009, kontrak seperti ini yang bisa menjadi salah satu cara mengeleminir kebohongan dan janji palsu dari para elit politik. Urusan politik adalah urusan kesejahteraan, ketenangan dan ketenteraman sosial. Bila berpolitik tetapi tidak membawa berkah pada kesejahteraan kehidupan rakyat maka lebih baik tidak perlu berpolitik.

GCP for 2009

 

Run for 2009

Filed under: Politik — glencp @ 8:35 am
Tags:

Saya pernah menulis tentang profil anggota dewan di http://glencp.blog.friendster.com/2006/12/anggota-dewan-yang-terhormat/ karena saya melihat begitu banyak fenomena yang muncul pada saat itu, hingga sekarang.

Tak terhitung banyaknya berita yang muncul tentang sepak terjang anggota dewan yang terhormat, baik itu yang positif maupun yang negatif. Cuman kalau kita berhitung, lebih banyak yang negatifnya ketimbang positifnya ya.

Sekarang, saya memiliki kesempatan untuk terjun ke dalam dunia politik praktis.

Kesempatan yang sebenarnya tidak saya harapkan karena saya lebih memilih untuk menjadi orang yang kritis terhadap perkembangan dunia politik dengan menjadi jurnalis atau tenaga pendidik. Tentunya harapan idealis saya adalah mengubah cara berpikir generasi mendatang tentang bagaimana membuat perubahan yang tidak ‘kebablasan’, atau berharap apabila generasi penerus ini suatu saat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dunia pendidikan dengan duduk di pemerintahan kelak.

Tapi, justru saya yang mendapatkan kesempatan itu sekarang.

Senang?

Tentu belum, karena baru calon.

Pengumuman tanggal 19 September lalu yang menempatkan saya di urutan teratas sebagai DCT membuat saya sekarang berpikir, apa yang harus saya lakukan jika (ingin) terpilih dan membuat perubahan ala saya. Ini bukan slogan atau jargon, tetapi lebih kepada apa yang nanti akan saya lakukan apabila memang diberi kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan, seraya berkaca kembali pada tulisan yang sudah sempat saya buat di tahun 2006 yang lalu.

Anggota dewan bukanlah sebuah jabatan, juga bukan sebuah atribut untuk mendapatkan hak eksklusifitas, atau sekedar menempelkan lambang garuda di plat mobil. Menjadi seorang anggota dewan adalah sebuah tanggung jawab.

Saya sering mendengar tukang becak atau segerombolan orang bilang, saat kampanye selalu janji ini itu, sama kayak pas pilkada atau pemilihan presiden. Tapi setelah terpilih, atau duduk di kursi yang nyaman, janji-janjinya dilupakan begitu saja, atau direvisi pada saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau.

Mungkinkah saya akan menjadi seperti itu?

Pertanyaan itu sedang saya cari jawabannya saat ini supaya saya tidak terjebak ke dalam situasi politik dan intrik yang marak terjadi. Banyak aktifis yang berubah menjadi birokrat sejati setelah masuk ke dalam pemerintahan, atau yang tadinya seorang pejuang demokrasi, berubah menjadi koruptor karena ‘terjebak’ di dalam birokrasi.

Saya tidak mau menjadi seperti mereka dan berakhir seperti mereka.

Kalau memang saya diberikan kesempatan, 5 tahun ke depan, terhitung dari bulan April 2009, saya harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan ala saya…

GCP for 2009

 

Jurnalisme damai Maret 16, 2008

Filed under: Jurnalistik,Opini — glencp @ 10:54 pm

Istilah Jurnalisme Damai ini mulai diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Johan Galtung, seorang ahli studi pembangunan di tahun 1970. Dalam penelitiannya, Galtung mencermati banyak jurnalisme perang yang mendasarkan kerja jurnalistiknya pada metoda jurnalisme olahraga, yaitu ada pihak yang menang dan pihak yang mengalami kekalahan antara dua pihak yang berhadapan. Jenis jurnalisme damai mulai disosialisasikan secara intensif di berbagai negara di dunia, khususnya di wilayah-wilayah konflik mulai akhir tahun 1980-an. Sedangkan di Indonesia sendiri, jurnalisme damai menjadi wacana ketika terjadi konflik Ambon, menyusul konflik-konflik lain atas dasar SARA.

Menilik perkembangan pers nasional saat ini pasca reformasi, saya sebagai seorang jurnalis merasakan begitu banyak perubahan yang terjadi. Di dalam situasi pasca perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia belakangan ini, secara pribadi saya menilai pers nasional belum lah menemukan format yang ideal. Meski pun kita telah memiliki UU Pers yang menjamin kebebasan pers (sangat berbanding jauh dibandingkan sebelum reformasi),  UU itu sendiri masih belum dilindungi oleh sistem peradilan sehingga pers sendiri masih belum mendapat perlindungan yang sebenar-benarnya.

Masih begitu banyak kasus yang menimpa rekan sejawat dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang akhirnya berakhir di meja peradilan kita dengan tidak mengacu kepada UU Pers. Sebagai contoh kasus pemukulan wartawan ANTV dan TPI pada peliputan di UPN Veteran Surabaya dan juga kameraman RCTI di Lapindo, Porong.

UU Pers menurut saya sudah lebih baik dalam membuat pers kita semakin dewasa dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, akan tetapi dalam penerapannya sendiri terkadang masih terbentur dengan kepentingan-kepentingan individu, sehingga masyarakat kita menilai pers kita menjadi kebablasan dalam melaksanakan kebebasan persnya.

Dalam berbagai kasus benturan antara pers dan masyarakat, justru masyarakat kita lebih banyak mengadu kepada Dewan Pers, akan tetapi dikarena Dewan Pers sendiri tidak memiliki instrumen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, maka Dewan Pers sering mengembalikan kepada masing-masing media untuk menyelesaikannya. Jadi, perlu dipikirkan bagaimana pengaduan dari masyarakat tersebut bisa direspons dengan baik oleh Dewan Pers, dan pers pun patuh kepada Dewan Pers yang kita miliki.

Saat ini yang perlu dipikirkan oleh masyarakat pers kita adalah bagaimana menghadapi opini masyarakat, bukan lagi kepada pemerintahan yang memberlakukan breidel seperti jaman lalu. Meski pun diberikan kesempatan Hak Jawab, tetapi masyarakat lebih suka menggunakan ‘aksi demo’, mendatangi media yang bersangkutan, kemudian ke pengadilan. Hal ini terjadi di tengah ambivalennya penegakkan hukum yang tidak menggunakan UU Pers sehingga pers sering menjadi korban.

Masih ingat dengan penerbitan majalah Playboy di medio Agustus tahun 2006 kemarin yang menimbulkan protes keras dari beberapa elemen keagamaan, diteruskan dengan demo yang berujung pada pengrusakkan kantor majalah Playboy, sehingga mereka akhirnya memindahkan seluruh operasionalnya ke pulau Bali, yang dianggap lebih aman aman. Padahal kalau mau jujur, masih banyak majalah atau pun tabloid lain yang lebih vulgar dalam ‘menampilkan’ pornografi. Sehubungan dengan kasus tersebut, pemerintahan dan DPR kemudian baru menyusun RUU-APP yang juga banyak ditentang oleh sebagian elemen masyarakat lain. Ini berkaitan dengan pendidikan rakyat kita, dan sungguh masih banyak ketidak-adilan yang terjadi di dunia pers kita.

Apakah ini terjadi karena persaingan dunia usaha ?

Sekarang kita sudah masuk dalam pasar kapitalisme, itu artinya modal yang memegang peranan. Siapa yang punya modal kuat tidak terbendung untuk menguasai pers. Itu artinya, mereka yang modalnya nanggung, siap-siap untuk gulung tikar. Tapi kita memiliki komitmen nasional utnuk menghindari oligopoli. Kita ingin ada media nasional dan daerah yang terpelihara independensi dan integritasnya. Peran negara perlu dalam hal ini. Masuknya pers luar semakin mempersempit persaingan, padahal dulu pemilikkan modal asing dalam pers nasional tidak diperbolehkan. Dampaknya apa terhadap pers kita ?

Pers asing yang masuk sekarang ini lebih banyak majalah yang populer dan menghibur. Memang tidak otomotis memiliki nilai-nilai positif untuk bangsa. Tapi hal itu tidak bisa dipungkiri, karena sekarang ini tidak ada yang bisa membendung kemajuan itu. Tapi, minimal pers bisa menyiapkan bangsa kita menjadi lebih tangguh. Ini tanggung jawab sosial pers. Kebebasan yang diemban pers nasional sekarang ini harus mampu meningkatkan kualitas kita supaya tidak terpuruk mendegradasi dirinya sendiri.

Apa yang harus dilakukan oleh pers kita ??

Jangan terlalu banyak mengeksploitasi konflik !!

Lakukan jurnalisme damai. Konflik selalu memang menarik untuk media tetapi harus ada batasnya. Contoh seperti kasus peliputan di Aceh, Papua, Ambon dan Poso haruslah dilihat dari sudut pandang kacamata bangsa Indonesia.

Jurnalisme damai HARUS memilih topik-topik yang bisa menawarkan SOLUSI, jangan hanya memaparkan masalah atau memberikan sebuah peristiwa dengan tayangan dan kata-kata bombastis, tetapi tidak memberikan solusi untuk penyelesaiannya. Jurnalisme damai adalah suatu upaya penyelenggaraan pers untuk menempatkan pers itu sendiri sebagai sebuah kekuatan yang bisa memberikan alternatif solusi. Pers yang cermat dalam mendalami sebuah masalah dan melihat adanya kebutuhan mendesak masyarakat agar masyakarat kita tidak terus bertikai. Jurnalime damai justru harus menjembatani kelompok yang bertikai untuk berdamai dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian secara damai. Contoh yang paling gamblang adalah saat jurnalis kita memberikan kontribusi menjelang perjanjian Helsinski dalam merancang sebuah perdamaian di tanah serambi Mekkah.

Media memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi peredam konflik, tidak hanya pada masalah perbedaan pandangan. Jurnalisme damai tidak hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik, tetapi juga masalah-masalah sosial yang banyak berkembang di negara kita semenjak euforia reformasi melanda Indonesia.

Meski pun pers bukanlah lembaga perdamaian,  tetapi dapat mengarah kepada perdamaian. Itu terjadi ketika peranan pers kita saat berita yang diangkat mampu membangun berbagai opini yang menyejukkan dengan tetap memenuhi asas jurnalisme (objektif, akurat, dan seimbang).

GCP

 

Tantangan dalam peliputan sebuah berita

Filed under: Jurnalistik,Opini — glencp @ 10:44 pm

(buat rekan-rekan yang ingin terjun ke dunia broadcast khususnya media elektronik/televisi)

Sekedar membagi tips untuk teman-teman yang ingin mencoba ‘terjun’ ke dunia broadcast. Ada teman yang mengatakan, takut tanpa memberi alasannya, mungkin karena masih merasa asing. Jawaban saya adalah, kalau belum dicoba, bagaimana bisa merasakan takut atau perasaan lainnya. Dunia broadcast bukanlah ‘momok’, jadi tidak perlu merasa asing atau bahkan takut untuk mengenal bahkan menjalaninya. Kita hidup dan memiliki hubungan sosial dengan mahluk hidup yang lain, artinya banyak hal yang bisa kita dapat sebagai awal langkah untuk belajar bagaimana menjadi seorang reporter, kamera person bahkan menjadi produser untuk sebuah topik liputan. Di bawah ini beberapa tipsnya.

Yang pertama, unsur drama manusia.

Ini adalah salah satu angle yang paling menarik, paling banyak dipertontonkan dan juga yang paling mudah dibuat. Kalau kita melihat betapa banyaknya tayangan infotainment di semua televisi swasta di Indonesia, maka itulah unsur ‘drama’ manusia, entah diambil dari sudut/angle kepribadian, pekerjaan, emosi, dan masih banyak lagi. Sekali lagi, bukan untuk membesarkan atau memanfaatkan kehidupan atau penderitaan orang lain, tetapi lebih kepada adanya unsur pendidikan, membagi informasi dan juga pengetahuan. Makanya saya jarang melihat tayangan infotainment yang lebih kepada unsur mengumbar kehidupan seseorang tanpa menperhatikan unsur-unsur ‘sopan santun’ dan menghormati privasi orang lain. Sudah bukan rahasia lagi kalau ada beberapa tayangan yang memang sengaja ‘dibayar’ oleh pribadi yang bersangkutkan untuk sekedar menaikkan popularitas dan mengeruk keuntungan dari tayangan tersebut. Hal ini bukanlah sebuah tantangan dalam peliputan berita, tapi lebih kepada unsur bisnis.

Yang kedua, laporan investigasi.

Kita tau setiap media massa memiliki team pencari fakta dalam memberikan setiap laporannya secara lengkap dan detail. Hal ini diperlukan untuk memberikan ‘nuansa’ berbeda dengan berita-berita yang disajikan oleh stasiun televisi lain. Semakin berbeda nuansa yang disajikan, maka penonton akan semakin tertarik untuk mengikutinya. Sebagai contoh, saat tewasnya mas Guntur Syaifullah dari SCTV. Stasiun ini memberikan nuansa lain dalam pemberitaan kasus meninggalnya kameraman mereka dibandingkan dengan RCTI, ANTV atau MetroTV karena SCTV memberikan berita secara lengkap dan terperinci, juga memiliki ‘keuntungan’ dari kasus meninggalnya karyawan mereka dalam peliputan tersebut. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh stasiun televisi lainnya karena akses untuk memberikan detail berita secara lengkap hanya dimiliki oleh SCTV. Alhasil, rating liputan 6 menjadi yang terbaik.

Yang ketiga, narsisme.

Biasanya seperti yang sudah-sudah, reporter lapangan yang bisa mendapatkan berita eksklusif dan mereportasekannya langsung dari lapangan/tempat kejadian memiliki kesempatan untuk naik jenjang karir. Kesempatan ini jarang bisa didapat kecuali kita memiliki akses yang luas serta kontak personal di mana pun juga. Semakin cepat berita itu disajikan, apalagi stasiun televisi yang lain belum meliputnya, maka semakin tinggi ‘nilai’ beritanya, dan karir yang baik menunggu di depan mata. Semua orang memiliki narsisme dalam kehidupannya, saya juga. Maka dari itu, sebagai seorang jurnalis, narsisme tidak diharamkan. Harus malah!!

Yang keempat, cek dan ricek berita.

Masih ingat dengan kasus hilangnya pesawat Adam Air pada tanggal 1 Januari 2007 ?

Saat itu diumumkan oleh 1 stasiun televisi bahwa mereka mendapat kabar bahwa pesawat AA sudah ditemukan dengan korban mencapai 96 orang dan yang selamat 12 orang. Maka dikirimkanlah regu/team penyelamat ke lokasi kejadian. Tapi apa yang terjadi, berita itu ternyata bohong alias palsu. Jangan menghitung berapa rupiah yang hilang dari pemberitaan tanpa konfirmasi A-1 (istilah untuk berita yang sudah pasti), tapi pikirkan bagaiman perasaan keluarga korban akibat pemberitaan itu. Sungguh menyedihkan.

Dalam setiap peliputan, kita HARUS memastikan bahwa berita yang akan kita sajikan memang memiliki fakta yang aktual, tanpa harus dibuat-buat, dan sudah kita konfirmasi kebenarannya. Bicara jujur, kadang ada berita-berita yang memang ‘sengaja’ dibuat untuk kepentingan beberapa orang atau golongan, sudah jamak itu, dan kalau sudah seperti itu, kita masuk ke ranah ‘politik’.

Mungkin masih banyak kekurangan dalam tips yang saya berikan, tapi keempat hal diatas adalah langkah dasar buat kita untuk terjun ke dunia broadcasting khususnya dalam peliputan sebuah berita.

Jangan pernah takut untuk terjun ke dunia broadcast, kita tidak akan pernah tau seperti apa kalau kita tidak pernah mau mencobanya. Kalau ada kemauan, disitu pasti ada jalan (pesan dari mas Guntur Syaifullah)

Glen Carolus Pattiradjawane  

 

 

Indonesia adalah negara sinetron

Filed under: Media/Infotainment,Opini — glencp @ 10:36 pm

Saya mencoba menggali informasi ke teman-teman yang bekerja untuk rumah produksi, baik itu yang di Multivision, Sinemart, dan lain-lain tentang pertumbuhan sinetron di negara ini, dan jawaban mereka adalah..’tumben anak news tertarik sama sinetron..’ hahaha, siyal padahal maksud saya adalah untuk bertanya juga sampai seberapa jauh kontribusi pemasukkan iklan dari tayangan sinetron yang mereka jual ke perusahaan-perusahaan televisi di Indonesia. Dari situ, timbul pertanyaan yang keluar karena membaca salah satu blog milik seorang teman yang ‘berkeluh kesah’ tentang isi dan bobot sinetron yang ditontonnya pagi-pagi sebelum ia berangkat bekerja. Ini mengingatkan saya juga bahwa jam tayang sinetron-sinetron ini sudah merambah ke pagi hari, dimana saat para keluarga hendak bersiap-siap melakukan aktivitas mereka. Sungguh luar biasa ekspansi jam tayang ini karena saya sendiri pun baru menyadari setelah membaca blog teman tadi, bahwa jam tayang sinetron sudah mencoba ‘mengganjal’ atau ‘mencuri’ pemirsa yang biasanya menonton tayangan berita pagi.

Pertanyaan yang timbul adalah siapa yang paling bertanggung jawab terhadap ‘ekspansi’ tayangan sinetron di Indonesia, apakah :

a. Stasiun TV, karena mau membeli & menayangkan acara jelek/jiplakan demi rating & iklan
b. Produser, karena hanya memikirkan untuk mencari duit & tidak memikirkan kualitas
c. Sutradara/Penulis Cerita, karena tidak punya kreativitas untuk membuat acara bagus
d. Artis, karena tidak pilih-pilih peran selama honor ok & bisa terkenal
e. Masyarakat, karena doyan nonton acara jelek/jiplakan dan kurang kritis

Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, sebenarnya tidak ada yang salah dari pilihan jawaban di atas, apalagi karena sudah menyangkut masalah bisnis dan ekonomi, hukum ekonomi yang paling dasar, supply and demand. Tidak ada keterpaksaan bagi pemirsa untuk mau menonton atau tidak, just push the on/off button, tapi bagi para pengiklan, ini adalah ‘ladang’ mereka untuk mendapatkan keuntungan secara bisnis.

Penonton kita masih terbuai dengan cerita-cerita ‘mimpi’ yang menurut mereka ‘siapa tau saya bisa seperti itu’, dan fenomena ini yang berhasil ditangkap oleh para produser untuk menuangkannya dalam ide cerita, karena mereka adalah bagian dari para tukang mimpi itu. Saya tidak menyalahkan mereka, teman-teman produser saya, karena itu adalah bagian dari tugas mereka untuk membuat tayangan yang HARUS laku untuk dijual sehingga rumah produksi mereka mendapat kontrak dari stasiun televisi, dan mereka mendapat bayaran untuk itu. Dan stasiun televisi berhasil mendapatkan pengiklan untuk menayangkannya, sehingga mereka bisa meraih keuntungan dari mengisi slot jam tayang untuk menutup ongkos siar dan membayar karyawan mereka..sekali lagi hukum ekonomi yang sangat mendasar.

Dari pertanyaan teman saya, kenapa tayangan-tayangan/film-film opera sabun seperti Smallville, Charmed, Angel, Desperate Housewives, The X-Files, Ally McBeal etc jam tayangnya selalu malem banget ? Jawabannya mudah sekali, karena tayangan-tayangan film tadi menguras biaya pengeluaran daripada pendapatan para pelaku bisnis televisi. Film-film barat itu kurang laku dibandingkan dengan sinetron seperti Tersanjung (yang sampai 20 itu..), Wulan, dll yg menyerap banyak penonton, terutama kalangan ibu-ibu, dan tentunya ini berpengaruh pada pemasukkan iklan, sekali lagi kita kembali pada hukum ekonomi dan bisnis.

Saya menemukan sebuah ‘fenomena’ lain yaitu penonton yang paling menyukai tayangan-tayangan sinetron ini adalah mereka yang datang dari kalangan urban/menengah ke bawah, artinya mereka memiliki mimpi alam bawah sadar yang lebih luas karena tingkat kehidupan ekonomi mereka, jadi ada yang ingin cepat kaya dalam waktu sekejab tanpa usaha, ingin terkenal seperti pemain sinetron atau bintang film india, bermimpi ingin hidupnya glamour, dan sebagainya. Cerita-cerita tentang kepahlawanan, cinta sejati, penindasan oleh peran antagonis, dan happy ending paling disukai oleh kalangan ini. Sekali lagi, itu tidak salah, dan karena itu lah sinetron di Indonesia tumbuh berkembang luas sejalan juga dengan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang memang masih di bawah rata-rata.

Saya juga berpikir seharusnya kita bertanya tentang penilaian terhadap bagus tidaknya sebuah tontonan itu terletak ditangan siapa? Terus apakah kita mempunyai kapasitas yang tepat sehingga bisa menilai bagus tidaknya tontonan tersebut? Saya pikir pasti semua insan yang bertanggung jawab terhadap hadirnya sebuah tontonan mempunyai penilaian sendiri-sendiri dan bisa menilai dimana letak kesalahannya. Itu juga yang membuat saya tidak pernah menonton tayangan sinetron (kecuali dipaksa), bukan karena saya tidak suka tetapi dikarenakan saya lebih menyukai tayangan yang lain seperti berita/news (ini karena berkaitan dengan kerjaan saya tentunya).

Sekali lagi, tidak ada yang perlu disalahkan dalam menyikapi timbulnya ‘agama’ baru di Indonesia ini, karena seperti hidup, menonton atau tidak mau menonton itu adalah pilihan. Masih banyak tayangan-tayangan lain yang lebih berkualitas dan memiliki bobot lebih, seperti National Geography, Animal Planet, atau juga tayangan-tayangan berita seperti CNN, BBC, Fox News atau juga E! Entertainment (teuteup)

Glen Carolus Pattiradjawane

 

 

Kapan jurnalis boleh ‘mencuri’

Filed under: Jurnalistik,Opini — glencp @ 10:27 pm

Saya ingin sharing pengalaman saat meliput kasus Munir di markas BIN tahun 2005.

Saat itu saya bersama beberapa jurnalis dari Metro TV dan SCTV telah tiba di markas BIN untuk meliput kedatangan team pencari fakta (TPF) yang bermaksud untuk memenuhi undangan kepala BIN, Mayjen (purn) Syamsir Siregar, berkaitan dengan tuduhan terhadap institusinya yang dikaitkan dengan kematian pejuang HAM, Munir.

 

Awalnya saya dan rekan-rekan jurnalis mencoba dengan cara diplomatis, bertanya kepada penjagaan (*jaga monyet *istilah saya) serta melaporkan keberadaan kami disana untuk meliput kedatangan TPF Munir. Tapi, tidak kami duga, justru pendekatan kami ditanggapi dengan sikap yang tidak ‘bersahabat’ (mungkin memang begitu kali ya 1st impression yang harus mereka berikan kepada masyarakat, secara Badan Intelejen Nasional gituh…)

 

Singkat kata, saya dan rekan-rekan tetap mencari cara, bagaimana bisa mendapat gambar dan liputan, meski harus berhadapan dengan tentara-tentara berpakaian ‘koboy’ ini. Setelah berunding, saya, Mahendra dari Metrotv dan juga rekan Nina dari SCTV mencoba mencari cara lain yaitu mengambil gambar dr seberang markas BIN yang kebetulan adalah jalur/rel kereta api. Saya dan Mahendro, melompat ke atas atap mobil dinas Metro dan mengambil gambar dari sana. Meski agak jauh, tapi inilah sight atau angle terbaik yg bisa kita dapat. Nina pun begitu, karena dia perempuan, tapi jiwa jurnalisnya sangat tinggi (layak kalo skng Nina menjabat sebagai koordinator liputan di SCTV). Kami ‘mencuri’ sebuah tayangan dengan acara apapun, yg penting dapat gambar !! Di akhir cerita, kami didatangi 2 orang bersenjata M16 A1 serta P-1 dan digelandang menuju pos penjagaan untuk dimintai keterangan. Waktu itu saya sempat berpikir akan bernasib seperti rekan-rekan pejuang HAM dan demokrasi yang diculik dan hilang sampai saat ini entah dimana keberadaannya, so saya menyempatkan diri untuk menelepon orang tua dan salah satu teman baik untuk mengabarkan posisi terakhir saya, apabila nanti saya ‘hilang’, meski itu tidak terjadi pada akhirnya.

 

Penyamaran’ atau kenekatan dalam mengambil gambar yang jelas-jelas sudah dilarang apakah termasuk dalam katagori ‘mencuri’ ? Yang saya tau, wartawan tidak boleh mencuri, baik itu mencuri gambar, omongan, dokumen (seperti skandal Watergate), dan lain-lain.

Ada beberapa tips sebagai pedoman bila terpaksa kita harus ‘mencuri’ :

 

Pertama, motivasi kita melakukan pencurian atau penyamaran tujuannya murni untuk kepentingan publik. Kita tdk mencari sensasi. Kita juga tdk mengejar hadiah di bidang jurnalisme. Artinya, ada sebuah isu dimana publik, secara masuk akal, kita perhitungkan penting untuk tahu. Masalah selingkuh dimana kedua belah pihak saling suka, tentu saja, akan diperdebatkan bila masuk ranah publik. Atau maling-maling kecil. Tapi kejahatan kerah putih atau pelanggaran hak asasi manusia, tentu lebih mudah diterima orang bila dimasukkan dalam ranah publik.

 

Kedua, wartawan sudah melakukan prosedur yang biasa untuk mendapatkan data, informasi, dokumen gambar atau suara, dengan frekuensi cukup, namun belum berhasil mendapatkan apa yang dicarinya. Artinya, ada dugaan si sumber memang hendak menyembunyikan informasi yang kita cari. Bill Kovach menekankan pentingnya prosedur normal ini ditempuh. Kita tidak boleh langsung saja menyamar. Harus mencoba prosedur biasa dulu. Kovach juga orang yang tidak terburu-buru memberi label “investigasi.”

 

Ketiga, pekerjaan mencuri harus dilakukan dengan seizin atasan si reporter. Artinya, ini pekerjaan di luar standar normal. Makanya kepala biro atau news manager harus tahu dan memberikan izin. Siapa tahu kelak ada gugatan hukum. Lebih baik kita bekerja dengan sepengetahuan atasan kita lebih dulu. Lebih baik mempersiapkan semuanya dengan teliti daripada ribut belakangan. Sebagai wartawan/jurnalis, kita tidak kebal hukum, artinya siap-siap bisa masuk penjara untuk pekerjaan yg kita lakukan.

Jadi jangan sampai ada anggapan, seorang jurnalis dengan ID-nya akan dapat lolos dari cegatan polisi yang memeriksa kelengkapan kendaraan (meski dalam pengalaman pribadi, saya lebih sering lolosnya ketimbang kena tilangnya.

 

Keempat, ketika hasil pencurian ini disajikan ke publik, entah lewat televisi, radio, internet atau suratkabar, kita juga harus transparan menjelaskan bahwa ia didapat dengan mencuri namun prosedur itu terpaksa ditempuh karena prosedur normal tidak berhasil.

Kita harus memberikan kesempatan kepada audiens/penonton untuk menilai sendiri. Kita tentu juga harus minta tanggapan dari pihak yang kita ‘curi’ untuk dimuat tanggapannya bersama dengan presentasi hasil penyamaran kita. Tanggapan ini diminta tdk pada saat penyamaran. Ia diminta sesudah kita mendapatkan informasi tersebut.

 

Glen Carolus Pattiradjawane

Terima kasih untuk mas Andreas Harsono dan Bill Kovach

 

Broadcastechnology; Quite also : give, offer, put forward, and submit

Filed under: Jurnalistik,Opini — glencp @ 10:03 pm

Dunia kerdil tanpa informasi. Paling tidak itulah yang dirasakan para pakar dunia information technology. Pentingnya informasi makin terkait dengan perkembangan tehnologi dan semakin menuntut kecepatan waktu penyampaiannya. Buat apa berita akurat tetapi dalam penyampaiannya baru bisa tayang lebih dari 1×24 jam sehingga pemirsa tak sabar lagi menanti dan mengalihkan pencaharian informasi ke media lain?

Orang bilang tahun 2000-an adalah tahun informasi. Jika menilik dari 4 dekade terakhir sebenarnya terminologi informasi ini telah banyak mengalami evolusi. Tahun 60-an timbul istilah Data Processing dimana fokus ada pada DATA. Tahun 70-an muncul Management Information System, dengan fokus pada INFORMASI. Konsep MIS kemudian berkembang lagi menjadi DSS (Decision Support System) yang merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan dgn pengambilan keputusan oleh manajer. Beberapa saat kemudian DSS berkembang menjadi Office Automation yang membantu aktifitas kantor dgn kehadiran teleconference, e-mail, dsb. Terakhir telah ada gerakan untuk menerapkan Artificial Intelligent (AI) dengan spesialisasi Expert System dimana sistem berfungsi sbg seorang spesialis di bidangnya. Begitulah sekilas perkembangan informasi dan komputer yang banyak mempengaruhi perkembangan peradaban bumi.

Bagi saya broadcasting dlm kemasan entertainment atau apapun bentuknya adalah bagian kecil dari dunia yang beririsan dengan informasi tetapi memiliki cakupan yang sangat luas dan HARUS mudah aksesnya. Sampai-sampai orang tidak terasa bahwa ngerumpi di pantri kantor membahas siapa the next American Idol dan bagaimana sepak terjang Victoria Beckham di Holywood adalah bukti cepat dan pentingnya informasi. Dari istri direktur, coffee girl, office boy, lawyer dan MIS manager semuanya bisa mendapat berita selebritis dunia. Ini tidak terjadi dengan bentukan informasi dalam software Enterprise Resource Planning (ERP) yang membahas Front End Business Process dari mulai sales & marketing sampai ke logistics, production, dan financial. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti apa itu ERP (saya termasuk yg katagori gaptek soal ini) dan bagaimana alur business process di dalam ERP. Di sanalah saya melihat perbedaan pengaruh dan cakupan antara informasi yang pengejawantahannya dalam software aplikasi dan berita terkini yang disiarkan oleh broadcaster.

Market share dunia broadcast jauh lebih luas! Dgn semakin tingginya kewaspadaan tentang hal ini, banyak orang terjun dan menekuni dunia ini. Namun sayang masih tak jarang juga kita temui diantara mereka kurang bertanggung jawab dalam pemberitaan. Makin banyak masyarakat yang terintimidasi oleh berita. Disisi lain kelemahan hukum untuk melindungi insan pers masih sangat dirasakan. Masih segar di ingatan kita peristiwa simpang siur jatuhnya Adam Air di awal tahun 2007 yang entah masih berlanjut sampai sekarang, terlepas dari mana yg benar/salah, ketegasan hukum perlu dipertanyakan di sini.

Dari ilustrasi di atas, saya punya keyakinan untuk mencoba dunia broadcast dengan perspektif lain, tapi tetap dengan misi untuk mencerdaskan bangsa. Sesuatu yang mungkin nampak klise tapi setidaknya seseorang harus berangkat dari idealisme untuk mencapai suatu tujuan. Saya ingin ikut serta memberikan ilmu pengetahuan dalam apapun itu bentuknya (termasuk entertainment) kepada khalayak luas disertai dengan keyakinan bahwa ini dilakukan sekalian untuk berdakwah. Karena itu saya mencoba mengeksplorasi dunia broadcast dengan perspektif news-online. Melakukan online-live reportase dengan kemasan pemberitaan yang tetap mengedepankan kode etik jurnalistik yaitu informatif, netral, kritis namun tidak mengintimidasi. Dalam pandangan saya, untuk skala proyeksi 5 tahun ke depan, dunia reportase dan memburu berita di lapangan mungkin suatu saat akan ditinggalkan. Saya lebih mengarah pada dunia news-online broadcast berbasis IT. Prinsip kerja VJ masih tetap diusung tetapi tidak lagi menitikberatkan pada presentasi seperti yang sudah-sudah. Secara logis ini juga dipengaruhi tuntutan publik bahwa presenter-presenter sekarang haruslah selalu tampil fresh, cantik dalam artian standar broadcast, 3B, dan dengan batasan usia di bawah 30 tahun (general opinion).

Jika seseorang ditanya apakah ia menjadikan pekerjaan sekarang ini sebagai batu loncatan atau tidak, saya pikir sebagian akan menjawab tidak. Ini tentu saja jika mereka ingin serius di bidang yang digelutinya. Bentuk baru aktualisasi diri dimana tidak lari dari naluri saya yang ingin memberikan lebih banyak kepada khalayak luas baik itu dengan mengajar di kelas, men-training klien, ataupun share pengetahuan dengan rekan sejawat. Popularitas dan kecukupan finansial adalah sesuatu yang mengikuti dan hanyalah sebuah alat untuk pencapaian cita-cita.

GCP 2008

To : IRH, terima kasih untuk memberi inspirasi tulisan ini